Malaysia to impose 5% sales tax on over 4,800 goods from July; including petchem products

Kementerian Keuangan Malaysia mengonfirmasi akan melanjutkan perluasan besar-besaran kerangka Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) yang akan berlaku mulai 1 Juli 2025, dengan memasukkan lebih dari 4.800 kode sistem harmonisasi (HS) ke dalam kategori cukai jualan 5% termasuk produk petrokimia utama yang sebelumnya dikecualikan.

Perombakan kebijakan ini bertujuan memperluas asas cukai negara dan meningkatkan pendapatan, seiring upaya konsolidasi fiskal yang meluas. Meski pemerintah memposisikan langkah ini sebagai langkah positif terhadap pendapatan tanpa membebani masyarakat umum, para pelaku industri menyuarakan kekhawatiran atas dampaknya terhadap biaya operasional dan daya saing.

Dalam pernyataan keras, Federasi Produsen Malaysia (FMM) mengecam keputusan itu sebagai “sangat merugikan industri,” dan memperingatkan penerapan mendadak SST yang diperluas dapat memicu tekanan inflasi dan risiko gangguan bisnis signifikan.

“Sistem tarif Malaysia terdiri dari 11.442 kode HS. Dengan perluasan ini, sekitar 97% barang kini akan berada di bawah cakupan cukai jualan,” ujar Presiden FMM Tan Sri Soh Thian Lai. “Ini menandai pergeseran struktural besar dari asas cukai yang sebelumnya lebih sempit ke kondisi di mana hampir semua input industri dan komersial kini dikenakan cukai.”

Di antara barang-barang yang kini dikenakan cukai yaitu input petrokimia utama di bawah HS 3901 hingga 3907, mencakup polimer seperti polietilena, polipropilena, polistirena, dan resin sintetis lainnya yang menjadi bahan baku penting dalam sektor plastik, kemasan, otomotif, dan manufaktur. Bahan-bahan ini sebelumnya dikenakan tarif 0% di bawah SST.

Selain barang, cukai perkhidmatan sebesar 8% juga akan diterapkan untuk layanan penyewaan dan sewa guna usaha yang berkaitan dengan barang dan premis komersial atau bisnis, jika nilai layanan kena cukai tahunan melebihi RM500.000. Ini mencakup penyewaan mesin, kendaraan armada, dan bangunan industri, yang berpotensi menambah beban biaya bagi sektor padat modal.

FMM meminta pemerintah menunda pelaksanaan SST yang diperluas ini hingga dilakukan penilaian dampak ekonomi menyeluruh. FMM juga menyerukan pengecualian yang lebih luas, terutama peralatan modal dan input industri penting.

Pelaku pasar turut menyuarakan keprihatinan serupa, menyoroti kebingungan atas rincian pelaksanaan dan memperingatkan bisnis mungkin menghadapi tantangan kepatuhan yang signifikan di samping tekanan keuangan.

-end-